Diduga Aktivitas Cucian Pasir Kuarsa di Bogoran, Bancar, Tuban Dikeluhkan Warga soal Dampak Lingkungan

                 foto :Tempat cucian pasir kuarsa jl. Nasional, bogoran,bogorejo, kec.bancar, kab.Tuban, jawa timur

TUBAN — Aktivitas pencucian pasir kuarsa diduga berlangsung di kawasan Jalan Nasional 1, wilayah Bogoran, Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Aktivitas tersebut dikeluhkan sejumlah warga Bogoran karena diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pencucian pasir kuarsa tersebut disebut warga dikelola oleh seorang bernama Alex. Namun, terkait status dan kapasitas Alex sebagai pengelola, masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan maupun instansi berwenang.

Sejumlah warga Bogoran, Desa Bogorejo, mengeluhkan dugaan aliran limbah hasil pencucian pasir yang masuk ke saluran air dan mengalir hingga kawasan pesisir menuju laut di sekitar Pantai Sowan. Warga menyebut kondisi air di sekitar aliran tersebut berubah menjadi keruh pekat, sementara material lumpur diduga mengendap di sejumlah area lahan tambak.

Selain dugaan dampak terhadap lingkungan, warga juga menyoroti ceceran material hasil pencucian pasir yang disebut meluber ke badan jalan. Saat kondisi kering, material tersebut berpotensi menimbulkan debu. Sementara ketika basah, material yang berada di permukaan jalan disebut membuat jalan menjadi licin dan dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan.

Warga Bogoran mengaku telah lama resah dengan keberadaan aktivitas pencucian pasir kuarsa tersebut. Mereka meminta instansi terkait turun langsung ke lokasi untuk memastikan legalitas kegiatan, sistem pengelolaan limbah, serta dampak aktivitas terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Dugaan pencemaran lingkungan tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satunya Pasal 69 ayat (1), yang mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta ketentuan mengenai pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Warga berharap DLHP Kabupaten Tuban bersama instansi terkait segera melakukan pengecekan ke lokasi, termasuk memeriksa legalitas aktivitas pencucian pasir kuarsa, sistem pengelolaan limbah, kondisi saluran air, serta dampaknya terhadap kawasan tambak dan pesisir.

Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, warga berharap pihak yang bertanggung jawab dapat ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini disusun, Alex selaku pihak yang disebut warga sebagai pengelola aktivitas pencucian pasir kuarsa belum memberikan keterangan terkait legalitas kegiatan, pengelolaan limbah, maupun dugaan dampak lingkungan.

Editor : Muzakki

 

Read More

Korban Dugaan Investasi Travel Haji dan Umrah Mutiara Cinta Imani Adukan Perkara ke Polres Tuban

                   foto: korban dan kuasa hukum di Satreskrim Polresta Tuban

TUBAN — Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah yang berkaitan dengan travel haji dan umrah Mutiara Cinta Imani (MCI) Tuban mengadukan perkara tersebut ke Satreskrim Polres Tuban.

Perkara tersebut bermula ketika seseorang berinisial Y yang disebut sebagai pemilik atau pihak yang mengelola Mutiara Cinta Imani (MCI) Tuban menawarkan investasi kepada sejumlah warga. Para korban mengaku ditawari keuntungan sebesar Rp5 juta untuk setiap dana investasi Rp50 juta, serta dijanjikan mendapatkan fasilitas keberangkatan ibadah umrah.

Atas dugaan tersebut, para korban kemudian membuat pengaduan kepada pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Pendamping hukum para korban, Moh. Usfi Isbar, dari tim advokasi LBH Bintang Kejora, mengatakan para kliennya mengaku mendapat dorongan dari Y untuk memberikan sejumlah dana sebagai permodalan biaya perjalanan umrah.

“Klien kami mengaku didesak oleh Y agar memberikan dana permodalan untuk biaya travel umrah. Kemudian klien kami ditawari keuntungan sebesar Rp5 juta dari setiap Rp50 juta yang diberikan, serta dijanjikan satu kali keberangkatan umrah,” ujar Usfi.

Menurut Usfi, pihaknya juga menerima informasi mengenai adanya sejumlah orang lain yang mengaku mengalami persoalan serupa. Mereka disebut memiliki latar belakang sebagai jamaah majelis yang diasuh atau diikuti oleh Y.

“Masih banyak korban yang telah mengadu kepada kami. Namun, kami belum melakukan pengaduan karena rata-rata mereka merupakan jamaah Y. Sedangkan yang kami adukan saat ini adalah para pelapor yang notabene bukan berasal dari jamaah majelis tersebut,” jelasnya.

Usfi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan pengaduan tersebut kepada Satreskrim Polres Tuban. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perkara tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan ditangani Unit Tipikor Satreskrim Polres Tuban.

“Saat ini kami sudah mengadukan perkara ini ke Satreskrim Polres Tuban. Kami juga telah berkoordinasi terkait perkembangan perkara. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan saksi-saksi dari pihak pengadu sudah dipanggil seluruhnya,” ungkap Usfi.

Ia menambahkan, pihak teradu atau terlapor berinisial Y disebut belum memberikan keterangan kepada penyidik. Berdasarkan informasi yang diterima pihak pendamping hukum, Y telah dipanggil secara patut oleh penyidik, namun belum memenuhi panggilan tersebut.

“Menurut keterangan penyidik, Y sudah dipanggil secara patut, namun belum menghadiri panggilan tersebut. Rencananya akan dilakukan pemanggilan kembali secara patut,” imbuhnya.

Sementara itu, pewarta masih berupaya mengonfirmasi pihak Unit Tipikor Satreskrim Polres Tuban terkait perkembangan penyelidikan serta pemanggilan terhadap Y. Hingga berita ini disusun, konfirmasi dari pihak kepolisian maupun Y masih dalam proses.

 

Read More

Diduga Tambang Galian C Beroperasi di Padasan Kerek, Legalitas Dipertanyakan

 

     Foto: Unnamed Road, Area Sawah, Padasan, Kec. Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur

TUBAN — Aktivitas pertambangan galian C diduga berlangsung di wilayah Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Rabu (16/9/2026). Di lokasi, terlihat satu unit excavator melakukan penggalian material tanah yang kemudian dimuat ke sejumlah dump truck.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas pengerukan menyebabkan perubahan kontur lahan. Informasi yang dihimpun menyebutkan kegiatan tersebut diduga dikelola oleh seseorang berinisial J.

Persoalan utama yang masih menjadi perhatian adalah status legalitas kegiatan tersebut. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh dokumen atau keterangan resmi yang memastikan kegiatan pertambangan tersebut telah mengantongi perizinan yang dipersyaratkan.

Secara hukum, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025. Pelaksanaannya juga diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, termasuk melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.

Karena itu, kepastian mengenai legalitas kegiatan di Padasan perlu dikonfirmasi kepada pengelola serta instansi berwenang guna memastikan status perizinan, lokasi wilayah pertambangan, dan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak berinisial J belum memberikan keterangan terkait dugaan kegiatan pertambangan tersebut. Redaksi juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari instansi terkait.

Read More

Dugaan Bullying di SMA Al Huda Boarding School Tuban Disorot, Kepala Sekolah Belum Beri Tanggapan

 

    karikatur pelecehan/perundungan siswa BAS tuban

Tuban,Segi Daerah– Dugaan kasus bullying atau perundungan terhadap seorang siswa terjadi di SMA Al Huda Boarding School (BAS) Tuban, sekolah menengah atas berasrama yang berlokasi di Jalan Letda Sucipto No.108, Perbon, Kabupaten Tuban. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah beredar dokumentasi yang memperlihatkan sejumlah siswa diduga melakukan perundungan terhadap korban di lingkungan sekolah.

Dalam dokumentasi yang beredar, tampak beberapa siswa berkumpul dan mengerumuni seorang siswa lain yang berada dalam posisi tertekan. Dugaan perundungan ini disebut terjadi di area terbuka sekolah, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait pengawasan serta sistem pembinaan di lingkungan pendidikan tersebut.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak kepala sekolah melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi yang diberikan.

Pemerhati pendidikan anak, Kuncoko, turut angkat bicara terkait dugaan kasus ini. Ia menegaskan pentingnya perhatian serius dari berbagai pihak.

“Kami berharap adanya dugaan bullying dan perundungan di lingkungan sekolah yang berbasis internasional menjadi perhatian serius oleh stakeholder terkait, dalam hal ini komisi perlindungan anak dan perempuan,” ungkap Kuncoko.

Lebih lanjut, Kuncoko juga meminta agar Kementerian Pendidikan turun tangan secara langsung untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tersebut.

“Selanjutnya kami berharap agar ini menjadi perhatian Kementerian Pendidikan, supaya sekolah berbasis internasional di Kabupaten Tuban ini diberikan sanksi tegas apabila terbukti melakukan pembiaran dan abai terhadap manajemen pendidikan yang ada. Saya berharap kementerian pendidikan bisa langsung melakukan investigasi terhadap dugaan perundungan ini, minimal diberikan sanksi tegas atau bahkan dibekukan apabila terbukti mengabaikan peristiwa tersebut,” tutupnya.

Kasus ini menambah perhatian terhadap persoalan perundungan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa. Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak sekolah maupun instansi terkait guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Read More

Kasus Pemerasan Desa Kadong Baureno Bojonegoro, hampir Setahun Mangkrak, Pengadu keluhkan Kinerja Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Bojonegoro

 

    Polres Bojonegoro yang baru selesai dibangun pemkab dengan anggaran Rp7,5 miliar. (Foto: Shohibul Umam)

Bojonegoro, Segi Daerah— Penanganan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan warga Desa Kadong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Kasus yang dilaporkan sejak 2025 itu disebut masih belum menemui kejelasan.

Dua warga setempat, WA (38) dan IN (37), mengaku menjadi korban dugaan pemerasan, pengancaman, serta perampasan yang diduga dilakukan oleh oknum perangkat desa. Keduanya merasa dirugikan atas lambannya penanganan perkara oleh Unit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Bojonegoro.

AW mengungkapkan, dirinya mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp5 juta serta dua unit sepeda motor yang hingga kini belum dikembalikan. Ia juga mengaku mendapat ancaman.

“Iya mas, saya diperas. Kalau tidak memberi uang, saya diancam akan diamuk massa. Motor saya juga dirampas dan sampai sekarang belum kembali,” ujar AW saat dikonfirmasi.

Hal serupa disampaikan IN yang mengaku kehilangan satu unit sepeda motor akibat dugaan perampasan oleh oknum perangkat desa.

“Motor saya dirampas, sampai sekarang juga belum dikembalikan,” kata IN.

Keduanya telah melaporkan sejumlah pihak ke Satreskrim Polres Bojonegoro. Namun, hampir satu tahun sejak laporan dibuat, mereka menyebut belum ada kejelasan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Para pelapor berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan serta memberikan kepastian hukum atas perkara yang mereka alami.

Read More

Kembali ke Rutan, Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan Lanjutan oleh Penyidik KPK

 

Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji Yaqut Cholil Qoumas (kiri) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/agr)

JAKARTA, SEGI DAERAH- Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. 

Dia dibawa dari Rutan KPK menuju Gedung Merah Putih KPK dengan mobil tahanan sekitar pukul 23.26 WIB. Yaqut terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang dan peci hitam. 

Selain itu, Yaqut juga memakai rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Dia juga membawa sebuah map berwarna biru. 

"Mohon maaf lahir batin, minal aidin walfaidzin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faidzin,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/3/2026).

Kemudian, dia masuk ke lobi gedung dan langsung menuju lantai dua di mana ruang pemeriksaan berada. 

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gus Yaqut pada hari ini. Dia diperiksa usai kembali menjadi tahanan Rutan KPK.

"Pasca dilakukan pengalihan jenis penahanan kembali ke rutan KPK, hari ini penyidik langsung menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Saudara YCQ,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (25/3/2026)

Menurut dia, pemeriksaan ini menjadi langkah cepat yang progresif dari penyidik untuk segera melengkapi berkas penyidikan perkara kuota haji ini.

"Selain itu, pemeriksaan dalam perkara ini juga dibutuhkan untuk terus mendalami dugaan kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang punya peran sentral dalam dugaan TPK dimaksud,” tandas Budi.

Meski begitu, Budi belum mengungkapkan materi pemeriksaan yang akan ditanyakan penyidik kepada Yaqut pada hari ini.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(SUMBER: Suara.com )

Read More

Perusahaan Minyak Filipina Naikkan Harga BBM, Nilai Jual Bensin Alami Tren Kenaikan

 

    Krisis Energi, Image: DALL·E 3

JAKARTA- Perusahaan minyak di Filipina telah menerapkan kenaikan harga dua digit untuk produk diesel dan minyak tanah pada Selasa, 24 Maret 2026.

Mengutip Philstar.com, ditulis Rabu (25/3/2026), perusahaan minyak UniOil dan SeaOil mengumumkan secara terpisah penyesuaian produk bahan bakar minyak (BBM) antara lain

• Minyak tanah: 20,90 Peso Filipina per liter atau Rp 5.889,68 (asumsi Peso Filipina terhadap rupiah di kisaran 281,8)

• Diesel: 16,80 Peso Filipina per liter atau Rp 4.734,29

• Bensin: 9,70 Peso Filipina per liter atau Rp 2.733,49

• 84,30-110,10 Peso Filipina atau Rp 23.755-Rp 31.026,51per liter untuk bensin

• 108,80-133,10 Peso Filipina atau Rp 30.660,16-Rp 37.507,98 per liter untuk solar

• 120,89-164,69 Peso Filipina atau Rp 34.067,16-Rp 46.410,14 untuk minyak tanah

Petron akan menyesuaikan harga sebesar 10,50 Peso Filipina per liter untuk bensin, 17,50 per liter untuk diesel dan 21,50 Peso Filipina per liter untuk minyak tanah.

Sementara itu, Cleanfuel akan menerapkan kenaikan bertahap sebesar 8,40 Peso Filipina per liter untuk diesel. Sementara itu, penyesuaian harga tersebut diterapkan oleh UniOil, SeaOil dan Petron pada pukul 6 pagi waktu setempat.

Pada konferensi pers Selasa, 24 Maret 2026, Menteri Energi Sharon Garin mengatakan, perusahaan minyak Caltex dan Total juga akan menerapkan kenaikan bertahap. Caltex akan melakukan kenaikan bertahap selama lima hari, sedangkan Total selama dua hari.

Jika kenaikan harga yang diumumkan itu mulai berlaku pada 24 Maret, harga bensin, minyak tanah, dan solar akan melebihi 100 Peso Filipina atau Rp 28.180 per liter.

Meskipun perusahaan minyak lain menaikkan harga bahan bakar, PetroGazz telah menerapkan penurunan harga sejak 20 Maret. Pada 23 Maret, mereka juga menerapkan penurunan harga bahan bakar sebesar P5 di beberapa cabang mereka di seluruh negeri.

Pemerintah sebelumnya mengatakan pasokan negara cukup untuk setidaknya 60 hari selama konflik di Timur Tengah masih berlangsung.

Untuk menghemat pasokan negara yang semakin menipis, Departemen Energi mengatakan telah mengizinkan impor produk minyak bumi Euro 2, yang menghasilkan emisi lebih tinggi daripada standar Euro 4 yang tersedia di negara tersebut.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Ia memperingatkan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat menganggu pasokan minyak global dan mendorong kenaikan biaya bahan bakar dan listrik di Filipina.

Mengutip Straits Times, Selasa (24/3/2026), pada 24 Maret 2026, Marcos menandatangani perintah eksekutif menuturkan, konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel dan Iran yang menciptakan ketidakpastian di pasar energi global menganggu rantai pasokan dan memberikan tekanan ke atas pada harga minyak, merupakan ancaman bagi keamanan energi negara.

Langkah ini menandakan Manila bersiap bukan hanya untuk lonjakan sementara harga minyak tetapi juga guncangan eksternal yang berpotensi berkepanjangan yang dapat memicu inflasi.

Hal ini dapat membebani biaya transportasi dan listrik serta menguji kemampuan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam ekonomi yang sangat bergantung pada impor.

Filipina mengimpor hampir semua kebutuhan bahan bakarnya, sehingga sangat rentan terhadap gangguan di jalur pelayaran utama seperti Selat Hormuz.

Perintah yang ditandatangani oleh Marcos ini memulai respons pemerintah yang terkoordinasi untuk menstabilkan pasokan bahan bakar dan membatasi dampak lanjutan pada transportasi, pangan, dan listrik.

Langkah-langkah tersebut mencakup subsidi bahan bakar untuk sektor-sektor kunci seperti pengemudi transportasi umum, pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penimbunan dan pengambilan keuntungan yang tidak wajar, dan persetujuan yang lebih cepat untuk proyek-proyek energi.

Perintah eksekutif tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk menyederhanakan proses pengadaan dan memobilisasi sumber daya lebih cepat, sambil berkoordinasi dengan sektor swasta untuk mengamankan pasokan dan menjaga pembangkitan listrik yang stabil.

"Filipina masih memiliki pasokan bahan bakar sekitar 45 hari, kata Menteri Energi Sharon Garin dalam konferensi pers terpisah pada 24 Maret.

Namun, ia mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 20 miliar peso atau Rp 5,63 triliun (asumsi kurs peso Filipina terhadap rupiah 281,7) (427 juta dolar Singapura) untuk membangun cadangan diesel, di tengah ketidakpastian yang terkait dengan krisis Timur Tengah.

Pemerintah menargetkan untuk mengumpulkan dua juta barel, setara dengan pasokan tambahan sekitar 10 hari, dengan satu juta barel awal yang sekarang sedang dibeli dari dalam dan luar Asia Tenggara.

Garin mengatakan cadangan tersebut, yang dimaksudkan sebagai penyangga pencegahan, akan memprioritaskan sektor transportasi, karena pemerintah berupaya untuk mendiversifikasi sumber bahan bakar.

(SUMBER:Liputan6)

 

Read More

Siswa SD di Tuban Diduga Dianiaya Teman Sekelas, Tim Kuasa Hukum Soroti Sikap Bungkam Sekolah

     Tim Kuasa Hukum Pelapor.

Tuban, 10 Februari 2026 — Dugaan tindak kekerasan terhadap seorang siswa terjadi di SDN Sumurcinde 1, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Peristiwa tersebut kini mendapat perhatian serius dari Tim Kuasa Hukum korban yang menuntut adanya keadilan serta pertanggungjawaban dari pihak terkait.

Berdasarkan keterangan korban yang telah dituangkan dalam klarifikasi tertulis, korban diduga mengalami penganiayaan fisik oleh dua teman sekelasnya. Aksi kekerasan tersebut terjadi saat jam istirahat di lingkungan sekolah.

Korban disebut ditahan dari belakang dan dipukul berulang kali pada bagian mata serta perut. Lokasi kejadian berada di area sekolah yang seharusnya berada dalam pengawasan pihak sekolah.

Tim Kuasa Hukum Pelapor menilai peristiwa ini bukan sekadar kenakalan anak, melainkan bentuk kekerasan terhadap anak yang berdampak pada kondisi fisik dan psikologis korban.

Hingga rilis media ini disampaikan, Tim Kuasa Hukum menyayangkan belum adanya tanggung jawab dari orang tua terlapor, sikap tegas dari pihak sekolah, maupun langkah perlindungan anak yang jelas dan transparan.

Salah satu kuasa hukum korban, Khoirun Nasihin, S.H., M.H., menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

“Ketika kekerasan terjadi di sekolah dan tidak ditangani secara serius, maka hal tersebut berpotensi dianggap wajar. Kami menuntut keadilan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Kuasa hukum lainnya, A. Imam Sanotoso, S.H., M.H., menegaskan bahwa sekolah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi peserta didik selama berada di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, M. Tob Hasan Fadhli, S.H., menyoroti tidak adanya itikad baik dari orang tua terlapor dalam menyikapi kejadian tersebut. Menurutnya, penyelesaian yang mengabaikan korban justru berpotensi memperparah kondisi psikologis anak.

Tim Kuasa Hukum juga menegaskan menolak segala bentuk normalisasi kekerasan terhadap anak dan menyatakan bahwa kasus ini bukan urusan internal sekolah, melainkan pelanggaran hak anak yang harus ditangani secara hukum.

Atas peristiwa tersebut, Tim Kuasa Hukum Pelapor mendesak aparat penegak hukum untuk memproses perkara secara profesional, serta meminta Dinas Pendidikan dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap tanggung jawab pihak sekolah.

Mereka juga menolak penyelesaian sepihak yang dinilai mengabaikan hak korban dan menegaskan akan terus mengawal perkara ini hingga keadilan bagi korban benar-benar terwujud.

 

Read More

Kades Tingkis Pelimpahan Kejaksaan, Namun Tahanan Kota Penasehat Hukum Petani Tingkis Sebut Kades Tingkis Bukan Kakek-Kakek Yang harus dilakukan Tahanan Kota

      kuasa hukum petani tingkis

TUBAN, SEGI DAERAH — Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan sewa lahan milik PT SBI dengan tersangka Kepala Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Agus Susanto, menuai sorotan tajam. Meski berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 pada Januari 2026, hingga awal Februari tersangka belum juga ditahan.

Agus Susanto telah berstatus tersangka sejak 3 November 2025 dan dijerat Pasal 372 serta Pasal 378 KUHP. Ia diduga menyewakan lahan yang bukan kewenangannya kepada petani dengan mengklaim lahan tersebut sah dikelola pemerintah desa. Akibatnya, para petani disebut mengalami kerugian materiil sekaligus menjadi korban dugaan penyesatan informasi.

Kondisi ini memicu kritik keras dari kuasa hukum pelapor, Khoirun Nasihin, S.H., M.H. Ia mempertanyakan alasan aparat penegak hukum belum melakukan penahanan setelah berkas dinyatakan lengkap.

“Ini bukan lagi soal teknis hukum, tapi soal nyali dan integritas. Jika berkas sudah P-21 dan tersangka jelas, publik berhak bertanya: apakah hukum sedang dikalahkan oleh jabatan?” tegasnya.

Menurutnya, lambannya tindakan aparat berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum, seolah pejabat publik memperoleh perlakuan berbeda dibanding masyarakat biasa.

Senada, penasihat hukum petani Desa Tingkis, A. Imam Santoso, menilai tidak ada urgensi pemberian status tahanan kota kepada tersangka. Ia menyebut syarat-syarat penahanan kota tidak relevan karena kondisi tersangka dinilai masih sehat dan tidak memenuhi alasan kemanusiaan tertentu.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkas penyidikan sebelumnya sempat bolak-balik dari jaksa ke penyidik untuk dilengkapi, sebelum akhirnya dinyatakan lengkap. Namun setelah tahap itu tercapai, langkah penahanan yang lazim dilakukan dalam perkara pidana belum terlihat.

Tim kuasa hukum menyatakan akan menempuh langkah lanjutan, termasuk pengawasan dan pengaduan etik ke lembaga terkait, apabila penanganan perkara dinilai terus berlarut.

Mereka menilai perkara tersebut bukan hanya menyangkut kerugian petani, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Sebagai pengingat moral, mereka mengutip sabda Rasulullah SAW:
“Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena apabila orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya; tetapi apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya.”

Sorotan publik kini tertuju pada aparat penegak hukum: apakah proses hukum akan berjalan tegas sesuai prosedur, atau justru menambah panjang daftar kasus yang dipersepsikan mandek ketika melibatkan pejabat.

Read More

Buntut Penangkapan Pencuri, Polisi Ungkap Alasan Pemilik Toko HP Ditetapkan Tersangka

   Kasi Humas Polrestabes Medan didampingi Kasat Reskrim dan ahli pidana (IDN Times/Eko Agus Herianto)

SEGI DAERAH- polisi memberikan klarifikasi terkait kasus pemilik toko HP yang jadi tersangka setelah menangkap dua maling. Kasus ini sempat memicu perdebatan di media sosial.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, perkara tersebut bukanlah satu peristiwa yang tumpang tindih, melainkan tiga tindak pidana berbeda yang diproses secara terpisah.

"Hukum memandang setiap peristiwa pidana secara objektif. Kita tidak bisa mencampuradukkan kasus pencurian, penganiayaan, dan kepemilikan senjata tajam dalam satu narasi yang menyesatkan," ujar Kombes Pol Jean Calvijn dalam konferensi pers di Aula Patriatama, Kamis (5/2/2026) lalu,

Berdasarkan data kepolisian, kasus ini melibatkan tiga kejadian hukum yang memiliki alur waktu berbeda. Kasus pencurian (selesai) terjadi pada 22 September 2025 di Toko Promo Cell.

Dua pelaku, Gleen Dito dan Rizki Kristian, telah divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan statusnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kemudian, kasus penganiayaan masih berjalan, terjadi pada 23 September 2025. Di sini, Gleen dan Rizki berstatus sebagai korban.

Polisi menegaskan meski mereka adalah pencuri di kasus pertama, hak mereka sebagai korban penganiayaan tetap dilindungi. Satu tersangka telah ditahan, sementara tiga lainnya masuk DPO.

Lalu, kasus senjata tajam sudah P21 saat penggeledahan, Gleen ditemukan membawa senjata tajam. Kasus ini telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan.

Ahli pidana Prof. Dr. Alvi Syahrin yang hadir dalam konferensi pers menekankan bahwa polemik ini muncul karena adanya penggiringan opini publik.

"Vonis pencurian tidak serta-merta memberi izin bagi siapapun untuk melakukan kekerasan. Jika keberatan dengan status tersangka, mekanismenya adalah praperadilan, bukan membangun opini di ruang publik," tegas Prof. Alvi.

Hasil visum dari dr. Rahmadsyah juga memperkuat adanya bukti penganiayaan berupa luka memar dan lecet akibat benda tumpul pada tubuh korban.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan transparan. Pihak kepolisian menolak anggapan adanya kriminalisasi, mengingat penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Dengan penjelasan ini, Polrestabes Medan berharap masyarakat tidak lagi terjebak pada narasi sepotong-sepotong dan memahami bahwa setiap pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya akan diproses sesuai porsinya masing-masing.

(Sumber:Liputan6.com)

Read More

Dugaan penganiayaan di spbu parengan: oknum staff kecamatan sasar 4 petugas spbu

 

      foto: rekaman cctv spbu parengan yang di unggah di akun instagram @tubanviral

TUBAN, SEGI DAERAH- Seorang oknum staf Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, yang bertugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sekaligus sopir pribadi Camat Parengan, diduga melakukan penganiayaan terhadap karyawan SPBU Parangbatu, Kecamatan Parengan.

Peristiwa tersebut terjadi di SPBU Jalan Cokrokusumo Parengan–Bojonegoro, Desa Parangbatu, Sabtu (7/2/2026) sekitar pukul 18.45 WIB. Dalam kejadian itu, empat orang karyawan SPBU dilaporkan menjadi korban.

Pelaku berinisial J datang ke SPBU menggunakan mobil hitam bersama seorang penumpang yang juga pegawai Kecamatan Parengan. Saat itu, pelaku berada di jalur pengisian Pertamax di belakang sepeda motor yang sedang antre.

Saat operator SPBU bernama Ferdi tengah melayani sepeda motor yang lebih dulu mengantre, pelaku tiba-tiba menghampiri korban dan menjambak rambutnya tanpa sebab yang jelas.

Aksi tersebut disaksikan Mandor SPBU, Ali Nasroh, yang mencoba melerai. Namun pelaku justru memukul perut Nasroh sambil mengeluarkan ancaman bernada arogan.

Kekerasan berlanjut saat operator lain, Prasojo, mencoba melerai. Pelaku memukul wajah Prasojo hingga terjatuh, kemudian kembali memukul hidung korban hingga mengalami pendarahan. Prasojo sempat mendapatkan perawatan rumah sakit dan hingga Minggu (8/2/2026) masih belum masuk kerja.

Korban lainnya adalah Riswadi, tukang kebun SPBU, yang juga dipukul di bagian pipi kiri saat mencoba melerai. Seluruh kejadian tersebut terekam kamera CCTV SPBU.

Usai melakukan penganiayaan, pelaku meninggalkan lokasi bersama penumpangnya.

Atas kejadian itu, para korban melaporkan kasus tersebut ke Polsek Parengan.

Camat Parengan, Darmadin Noor, membenarkan bahwa pelaku merupakan staf PMD sekaligus sopir pribadinya. Ia menyatakan pihak kecamatan akan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan.

Sementara itu, Kapolsek Parengan, Iptu Ramelan, mengonfirmasi bahwa laporan penganiayaan telah diterima dan proses hukum sedang berjalan.

“Hari ini para pelapor sudah dipanggil untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

(Sumber:blokTuban.com)

Read More

Dugaan Permintaan Uang Eksekusi Lahan, Ketua dan Wakil PN Depok Jadi Sorotan

DITAHAN KPK – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, beserta empat tersangka lainnya ketika hendak ditahan di Rutan KPK pada Sabtu (7/2/2026) dini hari. (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama) 

SEGI DAERAH- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (5/2/2026). 

Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG), dan Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH), turut ditangkap dalam operasi senyap tersebut.

Ada juga Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), Trisnadi (TRI), dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma (BER).

Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan PT Karabha Digdaya dengan masyarakat di PN Depok.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, informasi awal yang diterima penyidik menyebutkan adanya rencana penyerahan uang pada Kamis sekitar pukul 04.00 WIB.

Tim KPK pun bersiaga sejak subuh. Namun, hingga pagi hari, transaksi tersebut belum juga terjadi.

Perkembangan baru terpantau pada siang hari.

Sekitar pukul 13.39 WIB, tim KPK memantau pergerakan ALF, staf keuangan PT Karabha Digdaya, yang mengambil uang tunai sebesar Rp 850 juta di salah satu bank di wilayah Cibinong. 

“Uang senilai Rp 850 juta sesuai dengan kesepakatan dari pihak PT KD dengan pihak PN, ya, yang itu sudah dinego dari semula harga atau senilai Rp 1 miliar,” kata Budi, dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (6/2/2026). 

Budi menambahkan, uang Rp 850 juta itu bersumber dari pencairan dana dengan underlying invoice fiktif.

Setelah pencairan, tim KPK terus mengikuti pergerakan para pihak yang terlibat, baik di lingkungan PT Karabha Digdaya maupun PN Depok. 

Sekitar pukul 14.36 WIB, sejumlah pihak dari PT Karabha Digdaya mulai bersiap untuk pertemuan. 

Tim KPK kemudian memantau dua mobil milik PT Karabha Digdaya dan satu mobil yang keluar dari kantor PN Depok. 

Ketiga kendaraan tersebut bergerak menuju lokasi yang sama, yakni Emerald Golf, Tapos. 

“Di gambar paling kiri ya, itu sekitar pukul 18.39 WIB. Jadi memang sudah masuk masa-masa Magrib. Jadi, sudah agak redup-redup petang gitu ya. Jadi, ini tim memantau pergerakan tiga mobil,” ucap dia.

Menjelang petang, sekitar pukul 18.39 WIB, ketiga mobil tersebut tiba di lokasi. 

Tak lama berselang, sekitar pukul 19.00 WIB, penyerahan uang dari pihak PT Karabha Digdaya kepada pihak PN Depok, dalam hal ini Yohansyah Maruanaya, pun terjadi. 

Usai transaksi, tim KPK sempat kehilangan jejak kendaraan yang digunakan pihak PN Depok karena kondisi yang sudah gelap.

Namun, setelah dilakukan pengejaran selama beberapa menit, kendaraan tersebut berhasil dihentikan dan para pihak diamankan. 

"Ini sebelum diamankan juga sempat terjadi pengejaran. Jadi karena mungkin memang sudah cukup gelap ya. Jadi, tim sempat kehilangan, kendaraan dari PN Depok yang kemudian berhasil diamankan ya setelah beberapa menit dilakukan pengejaran," ujar dia. 

“Uang yang diserahkan diamankan dalam sebuah tas ransel berwarna hitam,” kata Budi.

Setelah itu, tim KPK bergerak mengamankan pihak lain. Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan diamankan di PN Depok. 

Pada pukul 19.18 WIB, tim mengamankan AND, GUN, dan Berliana di kantor PT Karabha Digdaya.

Selanjutnya, pada pukul 20.19 WIB, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi diamankan di Living Plaza Cinere.

Terakhir, KPK mengamankan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta di rumah dinasnya.Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 850 juta.

Peristiwa ini bermula pada 2023 ketika PN Depok mengabulkan gugatan PT Karabha Digdaya, badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. 

Putusan tersebut kemudian dikuatkan melalui upaya banding dan kasasi. 

Selanjutnya, pada Januari 2025, PT Karabha Digdaya mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok berdasarkan putusan tersebut. 

Namun, hingga Februari 2025, eksekusi belum dilaksanakan. 

PT Karabha Digdaya kemudian berulang kali mengajukan permohonan eksekusi karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan. 

“Di sisi lain, pihak masyarakat juga mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan dimaksud, pada Februari 2025,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dalam kondisi tersebut, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan meminta Yohansyah Maruanaya bertindak sebagai “satu pintu” yang menjembatani kebutuhan PT Karabha Digdaya dengan PN Depok.

“YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait permintaan fee sebesar Rp 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PT KD melalui saudari BER selaku Head Corporate Legal PT KD, dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut,” ucap dia. 

Selanjutnya, Yohansyah dan Berliana bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu eksekusi pengosongan lahan serta permintaan fee percepatan eksekusi tersebut. 

Hasil pertemuan itu kemudian disampaikan Berliana kepada Trisnadi Yulrisman, termasuk adanya permintaan fee dimaksud. 

Kendati demikian, pihak PT Karabha Digdaya melalui Berliana menyatakan keberatan atas besaran nilai Rp 1 miliar. Dalam prosesnya, Berliana dan Yohansyah mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi senilai Rp 850 juta. 

Pada Februari 2026, Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah di sebuah arena golf dan menyerahkan uang sebesar Rp 850 juta yang bersumber dari pencairan cek atas pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo, konsultan PT Karabha Digdaya, kepada bank.

Dalam proses pemeriksaan, Bambang diketahui menerima gratifikasi senilai Rp 2,5 miliar dari PT DMV, di luar suap yang berkaitan dengan pengosongan lahan.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sementara itu, terkait penerimaan lainnya, Bambang Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber:KOMPAS.COM)

Read More

Kasus Pembunuhan Istri Hamil di Bengkulu: Suami Mengaku Dendam pada Korban

 

PEMBUNUHAN DI LEBONG - Foto Aulia Zakrike (19), warga Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong yang dibunuh oleh suaminya sendiri perkara tak diberi jatah, Sabtu (7/2/2026). 

SEGI DAERAH- Korban perempuan mendominasi laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan bentuk kekerasan fisik, psikis hingga seksual.Bahkan, sejumlah kasus KDRT di Indonesia berujung kematian.

Pada Selasa (3/2/2026) lalu, seorang ibu rumah tangga di Blitar, Jawa Timur berinisial SN (48) tewas dianiaya suaminya, R (44).

Mereka sempat terlibat cekcok dan penganiayaan terjadi saat anak tidur.

Kasus KDRT yang berujung kematian kembali terjadi di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Bengkulu pada Kamis (5/2/2026).

Korban Aulia Zakrike (19) yang sedang hamil dibunuh suaminya, Oga Yunanda (23) menggunakan senjata tajam.

Pelaku dan korban merupakan pengantin baru, namun telah pisah rumah.

Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP Darmawel Saleh, menerangkan pelaku mendatangi rumah korban dan mengajaknya berhubungan badan.

Namun, ajakan itu ditolak lantaran korban ingin berpisah dengan pelaku.

Dalam keadaan emosi, pelaku membekap korban hingga melakukan rudapaksa Ia kemudian membunuh korban menggunakan pisau agar aksinya tak diketahui warga.

“Dari hasil pemeriksaan, faktor utamanya karena sakit hati. Pelaku merasa tertekan akibat berbagai permasalahan rumah tangga yang terjadi,” tuturnya, Sabtu (7/2/2026)

Selama menjalin rumah tangga, pelaku dan korban sering cekcok karena persoalan ekonomi.

“Pelaku mengaku sakit hati, permasalahan keluarga, sehingga dendam,” sambungnya.

Saat kejadian, kedua orang tua korban sedang bekerja sehingga pelaku leluasa melakukan tindak Kekerasan.

Pelaku meninggalkan jasad di rumah dan membuat alibi berada di rumah orang tua agar tak dicurigai.

Jasad pertama kali ditemukan oleh ayah korban sepulang berjualan di pasar.

“Saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita tahan,” tandasnya.

Terdapat luka sayatan serta senjata tajam pisau di lokasi kejadian.

"Selain luka sayatan, juga didapati adanya bekas cengkeraman kuku di sekitar luka pada leher korban,” tukasnya.

Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Lebong untuk proses autopsi.

“Sesuai keterangan dokter, korban sudah meninggal kurang lebih enam jam sebelum ditemukan. Hal itu diperkuat dengan kondisi mayat yang sudah mulai kaku,” pungkasnya.

(Sumber:Tribunnews.com)

Read More