(Segi Daerah) -Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa adanya program mandotari biodesel kedepan akan memberikan pengaruh besar terhadap turunnya impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Menurut kalkulasi dari Kementerian ESDM, pada tahun 2026 penerapan biodiesel diperkirakan bisa menghemat devisa negara hingga Rp 139 triliun.
Hal tersebut sejalan dengan penetapan volume alokasi Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk tahun 2026 sebanyak 15.646.372 kiloliter (KL)
Ketentuan tersebut juga telah tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 mengenai Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Tahun 2026.
Eniya Listyani selaku Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) menjelaskan bahwa total alokasi biodiesel tersebut dibagi menjadi dalam dua kelompok utama, yang pertama adalah alokasi Public Service Obligation (PSO) sebanyak 7.454.600 KL dan yang kedua adalah alokasi non-PSO sebanyak 8.191.772 KL.
Selain itu, Eniya juga mengatakan bahwa pelaksanaan program wajib biodiesel tahun 2026 ini nantinya didukung oleh kolaborasi dari 32 BU BBM dan 26 BU BBN yang telah dipilih oleh Pemerintah, dengan tetap menjaga skema insentif untuk sektor PSO sesuai dengan aturan pada tahun-tahun sebelumnya, (24/12).
Dia juga menegaskan bahwa penetapan alokasi yang dilakukan tersebut adalah langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada impor BBM (solar), memperkokoh ketahanan, meningkatkan penggunaan sumber daya energi lokal, kemandirian energi dalam negeri, dan mendukung tercapainya sasaran pengurangan emisi gas rumah kaca.
Selain dapat menghemat devisa dari impor solar yang jumlahnya cukup besar yaitu Rp 139 triliun.
Kebijakan tersebut diperkirakan juga bisa membuat kenaikan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel hingga Rp 21,8 triliun, menarik lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, serta mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO₂e.
Pemerintah terus berkomitmen memperkuat pengelolaan, pengawasan, dan keterbukaan melalui penetapan alokasi yang diukur berdasarkan kapasitas dan performa guna untuk memastikan keefektifan dan juga pertanggung jawaban di lapangan.
Dengan melakukan pemantauan standar kualitas biodiesel secara ketat, pengawasan distribusi di titik penyerahan, hingga keterlibatan surveyor independen untuk melakukan verifikasi volume serta kualitas biodiesel yang diedarkan.
Pengawasan yang dilakukan tersebut tak lain bertujuan agar program Biodiesel 40 persen (B40) berjalan lancar dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak terkait
(Sumber:RadarTuban)
0 comments:
Posting Komentar