ilustrasi gambar
Kabar gembira menyelimuti para Keluarga Penerima Manfaat (kpm) di penghujung tahun 2025. Tepat pada Rabu, 24 Desember 2025, terpantau adanya pencairan bantuan sosial (bansos) secara masif dan bertahap untuk berbagai kategori Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Mulai dari KKS terbitan lama tahun 2017 hingga 2021, serta KKS baru, kini mulai terisi saldo Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT).
Selain update pencairan, Kementerian Sosial (kemensos) juga merilis hasil rapat strategis terbaru mengenai arah kebijakan perlindungan sosial untuk menyongsong tahun 2025 dan seterusnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah KPM dari berbagai daerah melaporkan masuknya saldo bantuan ke rekening mereka. Hal ini menjadi angin segar mengingat batas waktu transaksi untuk tahun anggaran ini semakin dekat.
Berikut adalah rincian bukti pencairan yang terpantau pada 24 Desember:
- KKS Lansia 2020 (Kota Tangerang): Bantuan PKH untuk komponen lansia telah cair.
KKS BNI 2018 & 2021 (Tangerang Kota & Sekitarnya): Bantuan BPNT senilai Rp600.000 telah masuk.
PKH Validasi (KKS Lama): Beberapa penerima BPNT murni mendapati saldo masuk sebesar Rp1.500.000, mengindikasikan mereka lolos validasi sistem (by system) menjadi penerima PKH baru.
KKS Baru (Bank Mandiri & BRI): Wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung, melaporkan pencairan BPNT tahap 4 senilai Rp600.000.
Kementerian Sosial mengingatkan agar seluruh KPM yang saldonya sudah masuk untuk segera melakukan transaksi atau penarikan tunai. Sesuai surat edaran, batas akhir pencairan adalah 31 Desember 2025. Jika dana tidak ditarik hingga tenggat waktu tersebut, saldo berisiko dikembalikan ke kas negara
Bagi KPM yang belum menerima saldo, harap bersabar dan mengecek status melalui pendamping sosial di aplikasi SIKS-NG. Keterlambatan seringkali terjadi karena status data masih dalam tahap SPM (Surat Perintah Membayar) atau "Berhasil Cek Rekening", dan belum mencapai tahap SI (Standing Instruction) atau perintah pemindahbukuan ke rekening KPM.
Arah Baru Kemensos: Data Tunggal dan Pengentasan Kemiskinan
Dalam rapat kerja terbaru bersama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Sosial memaparkan isu strategis dan target ambisius untuk tahun mendatang. Salah satu poin utama adalah arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai Data Tunggal Terpadu
Kemensos telah mengirimkan data yang mereka miliki ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk distandarisasi bersama Bappenas. Tujuannya adalah menciptakan satu referensi data yang valid untuk seluruh kementerian dan lembaga, meminimalisir kesalahan sasaran (inclusion/exclusion error), dan mempercepat intervensi sosial
Menteri Sosial menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem yang saat ini berada di angka 0,83% (sekitar 2,3 juta jiwa) dalam waktu dua tahun ke depan. Sementara itu, angka kemiskinan umum yang berada di 9,03% (25,22 juta jiwa) ditargetkan turun di bawah 6% dalam lima tahun
Untuk mencapai hal tersebut, program PKH akan tetap menjadi jangkar perlindungan sosial. Bantuan diberikan mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari ibu hamil dan balita (kesehatan), anak sekolah (pendidikan), hingga lansia dan penyandang disabilitas berat (kesejahteraan sosial).
Dengan adanya percepatan pencairan di akhir tahun dan pembenahan data yang masif, diharapkan bantuan sosial di tahun 2025 akan semakin tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia
(Sumber:RadarBojonegoro)
0 comments:
Posting Komentar